Jaksa Cecar Eks Mensos Juliari soal Awal Munculnya Bansos Beras Saat Pandemi
Jaksa menghadirkan mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari P Batubara sebagai saksi kasus dugaan korupsi bantuan sosial beras (BSB) di Kementerian Sosial tahun 2020-2021. Juliari dicecar soal awal mula kemunculan program bansos beras.
Mulanya, jaksa menanyakan penyaluran bansos beras di Kementerian Sosial tahun 2020-2021 dalam persidangan di PN Tipikor Jakarta Pusat, Rabu (6/3/2024). Juliari mengatakan saat itu pemerintah berencana memberikan bantuan beras selama 3 bulan.
"Mohon diterangkan, Pak, pengetahuan Bapak tentang penyaluran BSB yang ditangani oleh Kementerian Sosial Pak?" tanya jaksa dalam persidangan.
Juliari mengklaim ide bansos beras itu muncul karena stok beras Bulog yang berlebih. Dia mengatakan saat itu Kemensos menjalankan sejumlah program nonreguler karena ada pandemi COVID-19.
"Ini trigger-nya sebenarnya adalah Bulog yang memiliki CBP stok berasnya tinggi pak. Pada saat itu kan sedang COVID, kami juga menjalankan beberapa program yang nonreguler istilahnya, ada seperti bansos sembako untuk Jabodetabek dan juga bansos tunai untuk di luar Jabodetabek. Kebetulan Bulog beberapa kali menyampaikan dalam rapat-rapat termasuk juga di dalam rapat terbatas beberapa kali bahwa mereka memiliki cadangan stok yang berlebihan," kata Juliari.
Juliari mengatakan akhirnya ada kesepakatan agar ada program bansos beras menggunakan stok milik Bulog. Dia mengatakan proses pengadaan kemudian dimulai oleh Kemensos.
"Kemudian, pada saat itu ya ada diskusi, terus terang saat itu saya ada diskusi, informal Pak ya, lewat telepon dengan Ibu Sri Mulyani, Pak, Menkeu, secara informal lewat telepon. Akhirnya kita berkesimpulan, coba kita usulkan saja beras Bulog itu diberikan sebagai bantuan sosial pak," kata Juliari.
"Agar segera bisa keluar cepat gitu loh, Pak, sehingga tidak ada penumpukan stok di gudang Bulog, kami sampaikan di rapat terbatas dan Bapak Presiden menyetujui makanya kita jalankan program tersebut, Pak. Kurang lebih awalnya seperti itu, Pak. Pada pelaksanaannya untuk teknisnya ya karena kami punya tim pengadaan dan lain-lainnya, ya mereka yang menjalankan," tambahnya.
Juliari juga dicecar soal alasan bansos beras dijalankan Dirjen Pemberdayaan Sosial (Dirjen Dayasos) bukan Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial (Dirjen Linjamsos). Dia mengatakan Dirjen Linjamsos dan Dirjen Pemberdayaan Fakir Miskin (Dirjen PFM) saat itu tengah menjalankan program bansos reguler.
"Kami jawab yang kami masih ingat. Ya intinya adalah pemberian beras, sebesar seingat saya 10 kg saya lupa, 10 atau 15 kg saya lupa kepada KPM PKH pak dan dijalankan 3 bulan kalau tidak salah Oktober sampai Desember di 2020," jawab Juliari.
"Kemarin ada beberapa saksi yang dipanggil ya pak ya, kemudian akhirnya ini ditunjukkan Dirjen Dayasos. Ini pertimbangannya apa bapak menunjuk Dirjen Dayasos?" tanya jaksa.
"Pada saat itu seingat saya, pak, kalau saya tidak salah Pak, saya terus terang sudah lupa. Pak Sekjen kami mengusulkan agar dijalankan oleh Dirjen Dayasos karena untuk membagi beban pekerjaan yang ada Pak, karena di Linjamsos itu ada yang reguler, yaitu PKH plus ada bansos sembako masih berjalan. Dan, di Dirjen PFM, Pemberdayaan Fakir Miskin, ada BPNT, Bantuan Pangan Non Tunai yang reguler plus ada bansos tunai," jawab Juliari.
"Sementara di Dirjen Dayasos ini untuk reguler tidak terlalu banyak sehingga waktu itu setelah diusulkan oleh Pak Sekjen kami, ya kami setujui pak bahwa Direktorat Ditjen Dayasos yang akan mengeksekusi program ini," lanjut Juliari.
Juliari mengatakan pekerjaan di Ditjen Linjamsos juga sudah banyak. Dia mengatakan program bansos beras akhirnya dikerjakan Dirjen Dayasos karena pertimbangan beban pekerjaan.
"Kalau sebetulnya pak, Direktorat yang lebih tepat harusnya Dirjen Linjamsos? tapi karena waktu itu ada pekerjaan penyaluran di DKI, bantuan Presiden, akhirnya ditunjukkan Dayasos ya pak ya?" tanya jaksa.
"Saya nggak bisa bilang lebih tepat, Pak, tapi pada saat itu, load pekerjaannya Linjamsos memang cukup banyak Pak, baik yang reguler PKH maupun ada bansos sembako," jawab Juliari.
Dalam kasus ini, mantan Direktur Utama PT BGR Muhammad Kuncoro Wibowo didakwa merugikan keuangan negara Rp 127.144.055.620 (Rp 127 miliar). Jaksa menyebut Kuncoro memperkaya diri sendiri dan orang lain dalam kasus dugaan korupsi beras bansos di Kementerian Sosial tahun 2020-2021.
"Yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yaitu sejumlah Rp 127.144.055.620 sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Nomor: LHA-AF-17/DNA11/2023 tanggal 4 Desember 2023 oleh Direktorat Deteksi dan Analisis Korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi RI Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Pekerjaan Konsultasi Pendamping Penyaluran Bantuan Sosial Beras untuk Keluarga Penerima Manfaat Tahun 2020 pada PT Bhanda Ghara Reksa (Persero)," demikian tertulis dalam surat dakwaan jaksa KPK yang dilihat detikcom.
Jaksa menyebut Kuncoro merekayasa pekerjaan konsultansi dengan menunjuk PT Primalayan Teknologi Persada (PT PTP) sebagai konsultan PT Bhanda Ghara Reksa (PT BGR). Rekayasa itu dilakukan dalam pekerjaan penyaluran bansos beras untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) dari Kementerian Sosial RI tahun 2020.
Rekayasa itu disebut dilakukan Kuncoro saat menjabat sebagai Direktur Utama PT Bhanda Ghara Reksa bersama Direktur Komersil PT Bhanda Ghara Reksa selaku Budi Susanto dan April Churniawan selaku Vice President Operation and Support PT Bhanda Ghara Reksa.
Jaksa mengatakan Kuncoro memperkaya April Churniawan Rp 2.939.748.500, Ivo Wongkaren dan Roni Ramdani dengan total Rp 121.804.307.120. Kemudian, Kuncoro juga disebut memperkaya Richard Cahyanto Rp 2.400.000.000.
Ada enam terdakwa dalam kasus dugaan korupsi bansos beras di Kemensos tahun 2020-2021. Para terdakwa itu yakni M Kuncoro Wibowo, Richard Cahyanto, Roni Ramdani, Ivo Wongkaren, Budi Susanto dan April Churniawan. Jaksa menyakini Kuncoro dkk melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
