Tambahan Anggaran Tak Direstui, Bahlil: Saya Tak Ingin Jadi Menteri Cengeng
Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyebut, pihaknya tak dapat melakukan penyempurnaan Online Single Submission (OSS) karena kekurangan anggaran. Sayangnya, permintaan tambahan anggaran untuk sistem ini tak direstui Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Kementerian Investasi/BKPM sendiri memperoleh pagu anggaran untuk Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 1,226 triliun. Kemudian pada Juni kemarin, ia meminta tambahan anggaran Rp 875 miliar, salah satunya untuk penyempurnaan sistem tersebut.
"Kami ajukan anggaran tambahan Rp 800 miliar untuk membangun OSS dan karena tidak ada anggaran tambahan, maka OSS tidak akan bisa kita sempurnakan seperti apa yang diinginkan oleh bapak ibu, yang mulia, untuk memakai seperti mobil Mercy. Jadi OSS sekarang itu hanya bayangannya, seperti mobil Avanza," kata Bahlil, dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Menteri Koperasi dan UKM, serta Komisi VI DPR RI, di Senayan, Jakarta, Senin (4/9/2023).
Bahlil pun mengibaratkannya seperti Mercy dan Avanza. Menurutnya, kini OSS seolah seperti Avanza yang masih penuh keterbatasan, belum bisa disempurnakan menjadi seperti Mercy yang bisa disebut punya teknologi lebih canggih.
"Kalau mobil Avanza jangan disuruh untuk lari 160 km/jam, nanti terbalik di jalan tol. Atau, jangan disuruh untuk membuat orang hidup nyaman di dalam mobil Avanza. Kalau kita mau pakai mobil bagus, Mercy, syarat lari 160 km, pasti licin dan stabilizernya pasti jalannya bagus," ujarnya.
Oleh karena itu, ia berharap agar DPR bersedia untuk memahami kondisinya saat ini. Jangan sampai ujung-ujungnya ia dituduh tidak memperjuangkan harapan rakyat yang diwakilkan oleh DPR karena tak dapat menyempurnakan sistem tersebut.
"Tanyakan itu pada Kementerian Keuangan, kenapa itu tidak bisa terjadi," katanya.
"Saya tidak ingin menjadi menteri yang cengeng hanya karena persoalan ini, tetapi adalah persoalan tuntutan rakyat," imbuhnya.
Di sisi lain, Bahlil turut menyampaikan prestasinya. Kementeriannya berhasil kembali mencatatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangannya di 2022. Adapun WTP ini merupakan yang ke-15 kali diraih oleh kementeriannya.
"Bukan karena kerjanya staf saya bagus (mencapai WTP), bukan. Tetapi karena memang uangnya (anggarannya) kecil," pungkasnya.
