Wapres Ma'ruf soal Jokowi Bilang Presiden Boleh Kampanye: Saya Tak Memihak
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan Presiden boleh melakukan kampanye. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menegaskan netral dalam pemilu 2024 dan tidak memihak.
"Ya saya kira soal presiden sudah jelas ya, aturannya boleh, ada yang tidak setuju ada yang setuju, silakan saja. Nanti urusannya itu publik aja," kata Ma'ruf kepada wartawan di Istana Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, seperti dalam tayangan YouTube Wapres RI, Kamis (25/1/2024).
Ma'ruf mengatakan pilihannya dalam pemilu adalah urusan hati. Dia tidak akan menyampaikan hal itu ke publik.
"Tapi saya sudah memposisikan diri untuk bersikap netral, tidak memihak, saya bilang saya netral. Perkara nanti pilihan saya, saya akan tuangkan nanti saya pada waktu 14 Februari dan tidak boleh ada yang tahu," tutur dia.
"Dan saya bilang itu urusan rahasia saya, saya nyebutnya itu urusan hati dan personal, karena itu saya tidak. Jadi saya sekarang memposisikan diri netral," imbuhnya.
Ma'ruf menekankan bahwa sikapnya itu bukanlah berbeda pendapat dengan presiden. Dia tidak ingin sikap netralnya itu disalahartikan.
"Saya kira tidak ada masalah, ini bukan perbedaan dengan presiden, memang presiden sudah menyatakan seperti itu dan saya memang tetap netral, jangan dibilang saya berbeda dengan presiden itu nanti, he-he," jelasnya.
Sementara itu, Ma'ruf juga meminta agar anak-anak tidak dilibatkan dalam kampanye. Dia tak ingin nantinya ada bahaya terhadap anak-anak.
"Yang anak-anak saya kira sudah ada aturannya, sebaiknya semua menyadari, dan memang bahaya kalau anak-anak dibawa untuk ikut itu, kalau terjadi apa-apa itu kan berbahaya, dan mereka nanti tidak mengerti apa-apa, nanti bisa bikin trauma anak-anak, sebaiknya jangan diajak di kegiatan-kegiatan politik, kampanye dan lain sebagainya," pungkasnya.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) melontarkan pernyataan kalau presiden boleh berpihak dan berkampanye dalam kontestasi pemilu 2024 asalkan tidak menggunakan fasilitas negara. Jokowi mengatakan hal itu merupakan hak politik masing-masing.
"Hak demokrasi, hak politik setiap orang. Setiap menteri sama saja, yang paling penting, presiden itu boleh loh kampanye, presiden boleh loh memihak. Boleh," kata Jokowi saat memberikan keterangan pers di Lanud Halim Perdanakusuma, Rabu (24/1).
Mesk begitu, yang terpenting, kata Jokowi hal itu dilakukan dengan tidak menggunakan fasilitas negara. Jokowi menilai presiden hingga menteri merupakan pejabat politik sehingga boleh berkampanye.
"Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh, kita ini pejabat publik sekaligus pejabat politik, masa begini nggak boleh, berpolitik boleh, menteri juga boleh," tambahnya.
